Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. BPKal dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya Kalurahan. BPKal merupakan lembaga baru di Kalurahan pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPKal adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPKal terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPKal adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPKL tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan.

Peresmian anggota BPKal ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.